Majalah Online Zakat dan Wakaf Indonesia

2007-09-01T18:00:00.000+07:00

ZAKAT PERUSAHAAN

Pengusaha muslim setiap tahunnya diwajibkan menghitung dan mengeluarkan zakat atas perusahaannya.

Beberapa dalil syari’i tentang Zakat Perusahaan:
- “Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil bumi yang Kami (Allah) keluarkan untuk kalian.” (QS. Al-Baqarah: 267)
- “Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.” (HR. Abu Daud)

Ketentuan-ketentuan Zakat Perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nishab: 85 gr emas
Kadar: 2,5% jika periode penghitungan mengikuti tahun qomariyah; atau 2,578% jika periode penghitungan mengikuti tahun syamsiyah (1 Januari s.d 31 Desember)
Dasar perhitungan adalah dari laporan Neraca tahunan, yaitu Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek;
“Apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang ataupun barang yang siap diperdagangkan, kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian pula piutang. Kemudian hitunglah hutang-hutangmu & kurangkanlah atas apa yang engkau miliki, kemudian zakatilah sisa dari selisih pengurangan tersebut. (Riwayat Maimun bin Mihran yg diriwayatkan Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal)

Syarat-syarat sebuah perusahaan menjadi obyek zakat adalah:
- Kepemilikan dikuasai oleh muslim baik individu maupun patungan
- Bidang usahanya halal
- Dapat diperhitungkan nilainya
- Dapat berkembang
- Memiliki kekayaan minimal setara 85 gr emas

Demikian uraian ringkas tentang zakat perusahaan, semoga bermanfaat. Wallahu’alam bishshowab.....

2007-09-01T17:47:00.000+07:00

ZAKAT PROFESI

Zakat Profesi, atau lebih tepatnya Zakat atas Penghasilan Profesi, adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh siapa saja yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

Beberapa dalil yang menjadi landasan syar’i dari Zakat Profesi adalah:
- “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS. Adz Dzariyat: 19)
- “…dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya … (QS. Al Hadid: 7)
- “Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, … (QS. Al-Baqarah: 267)

Ada 3 pendapat tentang ketentuan Zakat Profesi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapat 1:
Menganalogikan secara mutlak nishab & kadarnya dengan hasil pertanian
Nishab: 653 kg gabah & kadar: 5%; dikeluarkan setiap menerima hasil

Pendapat 2:
Menganalogikan secara mutlak nishab & kadarnya dengan zakat emas
Nishab: 85 gr emas & kadar: 2,5%; dikeluarkan setiap menerima kemudian perhitungannya diakumulasikan setahun

Pendapat 3:
Menganalogikan nishabnya dengan zakat hasil pertanian & kadarnya dengan zakat emas
Nishab 653 kg gabah & dikonversi ke beras: 520 kg dan Kadar: 2,5%; dikeluarkan setiap menerima hasil
Qiyas tersebut dinamakan qiyas atas kemiripan (syabbah)

Untuk di Indonesia, pendapat ketiga lebih diterima. Wallahu’alam bishshowab….

2007-08-16T17:37:00.000+07:00

MODEL PENGELOLAAN WAKAF SECARA PRODUKTIF

Perkembangan wakaf di Indonesia terrasa mulai menggeliat sejak disahkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004.

Beberapa point penting yang merupakan terobosan dalam perkembangan wakaf adalah:
1. Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia
Tujuan utamanya adalah agar perwakafan secara nasional bisa maju & berkembang.
2. Diakuinya Wakaf Benda Bergerak, termasuk Wakaf Tunai (Uang)
Dengan diakuinya Wakaf Uang, diharapkan sumber harta wakaf menjadi lebih banyak dan bisa disinergikan dengan harta Wakaf Benda Tidak Bergerak
3. Didorongnya pengelolaan harta wakaf secara produktif
Pengelolaan harta wakaf yang selama ini masih tradisional, diharapkan secara bertahap akan mengarah kepada yang lebih produktif, sehingga kemashlahatan ummat bisa tercapai.

Oleh karena itu, saya melihat ada beberapa model pengelolaan harta wakaf secara produktif. Dua contohnya seperti terlihat pada bagan berikut:

Tapi ada 2 hal yang sangat penting sebelum kita berharap banyak mengenai pengelolaan harta wakaf secara produktif, yaitu kita harus meningkatkan kompetensi para nazhir wakaf serta dimilikinya database harta wakaf yang valid di seluruh Indonesia.
Wallahu’alam bish showab.

2007-07-18T12:34:00.000+07:00

PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN & AKUNTANSI ZAKAT

Dalam sebulan terakhir ini, saya berkesempatan untuk memberikan pelatihan tentang Manajemen Keuangan dan Akuntansi Zakat di dua tempat.Yang pertama pada tanggal 23 Juni 2007 bertempat di kawasan wisata Sarangan, Magetan, Jawa Timur, dihadiri oleh sekitar 200 orang dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) instansi pemerintah se-Jawa Timur. Yang membuat saya surprise adalah demikian semangatnya para peserta dalam mengikuti pelatihan, walaupun sebagian besar dari peserta bukan berlatarbelakang akuntansi maupun manajemen keuangan. Dalam momentum tersebut, saya juga bertemu dengan Prof. Tjiptohadi, salah satu pakar akuntansi syari’ah dari Universitas Airlangga, yang juga menjadi fasilitator.

Suasana pelatihan di Magetan

Kemudian di hari selasa tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Diklat Departemen Agama, Ciputat. Pelatihan dihadiri oleh 35 orang peserta yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Peserta adalah para Pembina zakat dari kanwil atau kandep agama, serta sekretaris Bazda.

Berfoto bersama para peserta pelatihan

Dari hasil pengamatan dan dialog dengan peserta selama memberi pelatihan, nampak bahwa sebagian besar Bazda yang ada di seluruh Indonesia ternyata belum memiliki dan menerapkan sistem manajemen keuangan dan akuntansi yang seharusnya. Hal tersebut lebih dikarenakan ketidaktahuan pengurus. Ini tentunya menjadi tantangan yang harus dijawab dan dicarikan solusinya. Karena bagaimana pun, sistem manajemen keuangan dan akuntansi yang baik merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat kepada Bazda.

2007-02-10T17:38:00.000+07:00

REVITALISASI BAZDA

Dua jenis organisasi pengelola zakat yang diakui dalam UU 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Ditinjau dari sudut legal, BAZ seharusnya memegang posisi yang sangat strategis. Terlebih lagi, saat ini hampir di semua pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) di Indonesia, BAZDA telah ada. Kecuali daerah yang baru dimekarkan. Artinya secara jumlah, BAZDA terhitung sangat banyak.

Namun realita yang terjadi justru sebaliknya. Peranan BAZDA secara umum bisa dikatakan belum optimal, tanpa menafikkan adanya beberapa BAZDA yang telah menjalankan fungsinya secara baik. Tetapi sebagian besar belum. Tentunya ini menjadi tantangan bagi para stakeholder zakat di negeri ini.

Penyebab
Menurut penulis, ada tiga penyebab utama mengapa hal tersebut terjadi, yaitu:
1. Kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) yang belum kondusif bagi berkembangnya BAZDA
Walaupun pemerintah dan DPR telah mengundangkan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tidak bisa dipungkiri bahwa UU tersebut belum didukung peraturan pelaksana-nya secara memadai. Selain itu, banyak pihak juga melihat, bahwa klausul-klausul UU itu sendiri juga dianggap belum lengkap dan tepat. Di sisi lain, beberapa daerah telah menyusun peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan zakat, sebagai upaya untuk memperkuat. Namun ternyata kesungguhan dan dukungan pihak-pihak terkait dalam implementasinya terasa sekali masih kurang.

2. Penempatan dan pengangkatan pengurus yang tidak tepat
Setelah UU No. 38 tahun 1999 disahkan, BAZDA (yang sebelumnya bernama BAZIS) berusaha untuk menyesuaikan dengan UU tersebut. Salah satu yang dilakukan adalah perubahan dalam struktur organisasi dan kepengurusan. Sejauh pengamatan penulis, sebagian besar struktur dan kepengurusan BAZDA justru menjadi sangat besar serta tidak efisien dan efektif. Kenapa ? Karena selalu ada keinginan untuk mengakomodir berbagai tokoh dan pejabat dalam kepengurusan BAZDA. Sehingga yang terjadi adalah jumlah pengurus mengambil jumlah yang maksimal dalam peraturan. Pengangkatan berbagai tokoh atau pejabat tersebut terkadang cukup baik, tetapi kebanyakan yang terjadi justru membuat BAZDA menjadi tidak bisa berjalan efektif. Hal ini disebabkan tokoh atau pejabat tersebut sudah terlalu sibuk, tidak concern, atau mungkin tidak memahami masalah zakat.

3. Konsep pengembangan BAZDA yang tidak jelas
Bisa dikatakan, sampai sekarang belum ada konsep pengembangan Badan Amil Zakat yang dapat dijadikan acuan secara nasional. Sehingga masing-masing pengurus BAZDA menjalankan tugasnya berdasarkan pemahaman dan interpretasi masing-masing.

Konsep Rivitalisasi BAZDA
Untuk mengatasi hal-hal yang menyebabkan belum optimalnya BAZDA perlu diambil langkah untuk me-revitalisasi BAZDA. Secara ringkas, langkah revitalisasi BAZDA mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Revitalisasi Kebijakan
2. Revitalisasi Kelembagaan
3. Revitalisasi SDM (Sumber Daya Manusia)
4. Revitalisasi Sistem
5. Revitalisasi Program

Revitalisasi Kebijakan
Dukungan dari pengambil kebijakan adalah sangat penting, agar secara konstitusi BAZDA memiliki payung hukum yang kuat. Termasuk juga dukungan dalam implementasi payung hukum kebijakan tersebut (law inforcement). Bentuk revitalisasi kebijakan dapat dengan buatnya peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah, atau surat edaran kepala daerah.

Revitalisasi Kelembagaan
Kelembagaan BAZDA pun perlu di-revitalisasi, antara lain pada struktur organisasi. Karena sebuah struktur mempengaruhi bagaimana kultur lembaga akan dibangun. Selain itu juga menentukan fungsi-fungsi organisasi agar berjalan efektif. Selain itu perlu dipertimbangkan untuk melakukan co-branding dengan lembaga zakat lain yang memiliki keunggulan.

Revitalisasi SDM
”The man behind the gun” kata orang. Pada akhirnya orang lah yang akan menjalankan lembaga, kebijakan, sistem, dan program yang dibuat. Jika orang yang ada tidak tepat, maka bisa dipastikan semua hal tadi tidak akan berjalan secara baik. Dua karakteristik SDM yang dibutuhkan, yaitu AMANAH dan PROFESIONAL. Oleh karena itu, revitalisasi dalam bidang ini yaitu bagaimana kita dapat memperoleh SDM seperti itu, antara lain dengan cara: memperbaiki sistem rekruitmen dan sistem manajemen SDM, pelatihan, asistensi, dan pemagangan.

Revitalisasi Sistem
Sebuah organisasi harus dibangun dan dijalankan by system, yaitu dengan sistem yang baik. Banyak sekali sistem dalam organisasi yang diperlukan. Antara lain sistem pengambilan keputusan, sistem keuangan dan akuntansi, sistem pelayanan muzakki dan mustahik, dan lain sebagainya. Termasuk juga sangat perlu dipertimbangkan untuk menggunakan teknologi informasi agar sistem tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Revitalisasi Program
Adanya keunggulan dari program yang dibuat menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Keunggulan yang dimaksud harus memiliki kriteria antara lain: ide dasarnya genuine & orisinil, bermanfaat besar untuk masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, mudah diaplikasikan. Selain itu cara mengemas program juga harus diperhatikan, agar partisipasi para muzakki besar. Program dimaksud meliputi program untuk fundraising maupun pendayagunaan.

Peranan Stakeholder
Agar revitalisasi BAZDA berhasil baik, setiap stakeholder harus ikut terlibat secara aktif sesuai dengan peran & kewenangannya masing-masing, yaitu:
Pemerintah Daerah (Pemda), membuat berbagai kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif agar BAZDA dapat berkembang baik di wilayahnya. Antara lin dengan menyusun berbagai peraturan dan mengalokasikan anggaran untuk membantu melakukan program revitalisasi BAZDA tersebut serta untuk operasional.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bersama pemda menyusun peraturan daerah (perda) & mengalokasikan anggaran yang mendukung agar BAZDA dapat berkembang secara baik. Selain itu juga melakukan pengawasan baik terhadap implementasi perda tersebut maupun berjalannya organisasi BAZDA.
Ulama & Tokoh Masyarakat, membantu melakukan sosialisasi tentang zakat dan BAZDA kepada masyarakat luas. Hal ini sangat diperlukan agar program revitalisasi ini tidak justru menimbulkan resistensi ataupun kecurigaan yang tidak perlu.
BAZNAS, dapat melakukan pembinaan kepada BAZDA-BAZDA yang membutuhkan.
Forum Zakat (FOZ), sebagai wadah lembaga zakat se-Indonesia, dapat melakukan advokasi dan fasilitasi kepada BAZDA-BAZDA yang memerlukan.
Departemen Agama (Depag), menyusun regulasi yang mendukung berkembangnya BAZDA, membantu dengan berbagai program capacity building yang efektif, untuk pengurus BAZDA, dan lain sebagainya.

Demikian sedikit sumbang saran dari penulis agar lembaga BAZDA dapat berkembang di se-antero Indonesia. Jika hal ini terjadi, insya Allah visi besar zakat yaitu ”mengubah kondisi mustahik menjadi muzakki” dapat terwujud. Amiin ya Robbal ’alamiin....

2007-02-08T12:58:00.000+07:00

FOTO-FOTO SAAT MENGISI PELATIHAN

Saat saya mengisi Pelatihan Amil Zakat se-Provinsi NAD di Banda Aceh pada bulan Juli 2006

Berfoto bersama peserta Pelatihan Amil Zakat se-Provinsi NAD di Banda Aceh pada bulan Juli 2006

Saat mengisi Pelatihan Manajemen Keuangan Zakat; Peserta Pelatihan Manajemen Zakat se-Provinsi Riau di Pekanbaru pada bulan Desember 2006

2006-10-10T22:35:00.000+07:00

ISU-ISU PENTING DALAM RANCANGAN PERUBAHAN UU 38/1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Patut kita syukuri, zakat sebagai salah satu pilar ajaran agama Islam telah diakui secara konstitusi negara, yaitu dengan disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Namun berbagai pihak melihat bahwa UU 38/1999 terdapat banyak kelemahan. Bahkan ada yang mengatakan, UU 38/1999 tersebut ibarat anak yang lahir dengan cacat. Penyebabnya antara lain adalah tidak adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanahkan untuk dibuat sebagai pedoman pelaksanaannya, serta tidak adanya sanksi bagi para muzakki yang tidak mau membayar zakat.

Sebenarnya persiapan untuk melakukan revisi sudah dilakukan cukup lama. Pihak-pihak yang terlibat secara intensif antara lain Departemen Agama c.q. Direktorat Pemberdayaan Zakat, Forum Zakat, para praktisi dari lembaga pengelola zakat (baik BAZ maupun LAZ), Departemen Hukum dan HAM, serta unsur dari Departemen Keuangan c.q. Ditjen Pajak.

Tujuan akan diadakannya revisi UU 38/1999 tentunya agar pengelolaan zakat di tanah air menjadi lebih tertata, optimal, dan tepat sasaran. Sehingga berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dapat terselesaikan.

Sebelum melangkah kepada masalah revisi UU, alangkah baiknya jika para stakeholder zakat menyusun apa yang disebut dengan “Cetak Biru Pengelolaan Zakat Indonesia”. Di dalamnya akan dirancang tahapan-tahapan penataan secara keseluruhan dan terpadu, yaitu aspek Kebijakan, Kelembagaan, SDM (Sumber Daya Manusia), dan Sistem.

Aspek kebijakan salah satunya pasti akan menyangkut tentang peraturan perundangan, mulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri.

Nah, berkaitan dengan revisi UU 38/99 maupun “Cetak Biru Pengelolaan Zakat Indonesia”, berikut akan penulis akan sampaikan beberapa isu yang dianggap penting.

Pertama, hal mendasar yang memerlukan kajian mendalam adalah apakah zakat merupakan hal yang diotonomikan atau tidak. Dua pilihan tersebut masing-masing memiliki implikasi yang berbeda, baik terkait dengan masalah regulasi, tata hubungan dengan pemerintahan daerah, maupun yang menyangkut anggaran.

Kedua, tentang kedudukan serta fungsi BAZ dan LAZ, termasuk tata hubungan antara keduanya serta dengan pemerintah (dalam hal ini Departemen Agama). Dalam UU 38/1999, BAZ memiliki fungsi sebagai operator/pelaksana pengelolaan zakat, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Hal tersebut menimbulkan persoalan, karena pengaturannya tidak detail, sehingga di lapangan terjadi tumpang tindih antara BAZNAS, BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten/Kota, serta LAZ. Selain itu aturan mengenai LAZ sangat minim sekali.

Ketiga, hubungan zakat dengan pajak. Setidaknya ada tiga isu mengenai hal ini, yaitu 1) meningkatkan status zakat menjadi pengurang pajak (tax credit), yang saat ini dalam UU 17/2000 tentang Pajak Penghasilan baru sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 2) Semua jenis zakat bisa dikurangkan dari pajak, di mana saat ini baru zakat atas penghasilan yang diakui dapat dikurangkan. 3) Cara penghitungan zakat yang diakui adalah menurut ketentuan agama Islam, di mana saat ini perhitungan yang diakui hanyalah 2,5% dari penghasilan. Padahal, cara penghitungan zakat ada beberapa macam. Seperti misalnya zakat perusahaan, cara perhitungannya adalah dari laporan Neraca, yaitu Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek dikali 2,5%.

Keempat, perlunya standardisasi amil zakat. Keberhasilan pengelolaan zakat sangat tergantung pada kemampuan amil. Oleh karena itu dalam peraturan perundangan sebaiknya diakomodir kriteria yang berhak menjadi amil. Selain itu tentunya juga perla dipikirkan mengenai Kode Etik bagi para amil zakat.

Kelima, tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM). Lembaga pengelola zakat pada hakekatnya adalah lembaga publik, karena mengumpulkan dana dari masyarakat, oleh karena itu sudah sewajarnya jika harus memiliki pelayanan yang estándar, sebagai salah satu tolok ukur kinerjanya. Kewajiban melaksanakan SPM ini sebaiknya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keenam, kedudukan Forum Zakat (FOZ). Salah satu peran penting dari FOZ adalah sebagai membantu BAZ dan LAZ yang menjadi anggotanya agar dapat berkembang secara optimal. Selain itu juga menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan mengenai zakat di Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan akan keberadaan FOZ dalam peraturan perundang-undangan adalah suatu keniscayaan.

Demikian beberapa isu penting terkait dengan akan dilakukannya revisi UU 38/1999, semoga bisa menjadi bahan kajian oleh para perumus. Keenam isu di atas masih perlu dirinci lebih lanjut.

Wallahu’alam bishowab.

2006-10-09T22:19:00.002+07:00

ZAKAT DAN PAJAK

Saat ini revisi RUU Perpajakan sedang mulai dibahas di DPR. Momentum ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh stakeholder zakat di Indonesia. Karena salah satu klausul yang cukup penting adalah mengenai hubungan zakat sebagai pengurang pajak (tax deductible).

Sebelum membahas tentang bagaimana sebaiknya hubungan antara zakat dan pajak tersebut, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa persamaan serta perbedaan zakat dan pajak.

Perbedaan Zakat dan Pajak

Kalau ada yang bertanya apa persamaan keduanya, mungkin bisa dijawab bahwa keduanya sama-sama bernilai uang.

Tetapi jika dikaji lebih dalam, ternyata diantara keduanya memang terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Apa saja perbedaannya ?

Pertama, dari aspek kewajiban. Zakat hanya diwajibkan bagi ummat Islam, sedangkan ummat yang beragama lain tidak terkena kewajiban ini. Walaupun dalam agama lain, seperti Nasrani, ada juga perintah mengeluarkan harta, tetapi namanya bukan zakat. Sedangkan pajak wajib bagi setiap warga negara, baik yang beragama Islam maupun lainnya.

Kedua, dari aspek subyeknya. Subyek zakat adalah orang kaya. Hal ini dibuktikan bahwa yang harus membayar zakat adalah orang yang hartanya telah mencapai nishob. Sedangkan pajak nampaknya tidak pandang bulu, semua warga Negara baik kaya maupun miskin harus bayar pajak. Terutama pajak konsumsi, yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Setiap orang yang membeli suatu barang, secara otomatis sebenarnya dia telah membayar pajak, karena harga yang dibayarnya itu sudah termasuk PPN.

Ketiga, dari aspek peruntukan. Secara tegas, Al-Qur’an menyatakan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delatan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah (QS. At-Taubah: 60). Sedangkan peruntukan pajak adalah sangat tergantung situasi dan kondisi negara pada saat itu. Suatu saat digunakan untuk membangun infrastruktur, lain waktu untuk program pendidikan, atau untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.

Keempat, dari aspek pemanfaatan. Menurut Islam, zakat harus disalurkan secara langsung kepada yang berhak (yaitu delapan asnaf mustahik), tidak boleh ditahan-tahan terlalu lama. Sedangkan pajak, secara konsep dan praktek, pemanfaatannya adalah secara tidak langsung. Jadi pembayar pajak tidak bisa menuntut pemerintah untuk segera menggunakannya untuk kepentingan rakyat, tetapi tergantung pada mekanisme yang ada di pemerintahan (pemerintah dan DPR).

Kelima, dari aspek tarif. Islam sudah mengatur secara rinci tentang tarif zakat, dan hal tersebut sudah baku, tidak bisa diubah-ubah. Sedangkan tarif pajak bisa diubah untuk disesuaikan dengan kondisi. Contoh, saat ini tarif pajak penghasilan adalah progresif, bukan tidak mungkin suatu saat akan diubah menjadi tarif yang bersifat flat.

Zakat dalam UU Perpajakan

UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan telah mencoba mengakomodir zakat. Dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) point g:
“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan atau badan milik muslim lepada BAZ dan LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa:
Zakat yang diakui oleh UU Perpajakan hanya zakat atas penghasilan.
Zakat atas penghasilan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Menurut Islam, jenis zakat bukan hanya zakat atas penghasilan, tetapi juga zakat atas harta benda lainnya.Implikasi lainnya adalah dalam perhitungan zakat perusahaan. Menurut ketentuan syari’at Islam, zakat perusahaan dihitung dari laporan Neraca, bukan dari laporan Laba Rugi. Harapannya adalah semua jenis zakat dapat dikurangkan dari pajak.

Dalam poin kedua, zakat diposisikan mirip seperti biaya. Harapan para muzakki adalah zakat dapat diposisikan sebagai pengurang pajak atau tax credit. Sehingga prinsip tidak ada pembayaran ganda (double payment) dapat menjadi kenyataan.

Jika kedua hal di atas dapat diwujudkan, penulis yakin akan banyak kebaikan yang muncul. Antara lain:
- Akan terjadi peningkatan tax ratio, yaitu jumlah pembayar pajak akan makin banyak. Para wajib pajak muslim akan makin bersemangat membayar zakat maupun pajak, disebabkan sudah tidak ada lagi pembayaran ganda (double payment).
- Masyarakat miskin akan makin terbantu. Dengan makin banyaknya dana zakat yang disalurkan melalui lembaga, baik BAZ maupun LAZ, maka program-program pemberdayaan masyarakat akan makin banyak bisa digulirkan. Tentunya hal ini juga Sangay membantu program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.
- Akan terjadi tuntutan kepada lembaga pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ, untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, yaitu amanah, profesionalitas, dan transparan.

Kedua harapan tadi dapat diperjuangkan melalui RUU Perpajakan yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Semoga para pejuang zakat di Indonesia bisa menyatukan langkah dan potensi untuk sama-sama berjuang !

2006-10-09T22:19:00.001+07:00

PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

Pendahuluan

Potensi zakat Indonesia di atas kertas luar biasa besar. Secara matematis, minimal akan kita dapatkan angka sebesar Rp 19 trilyun per tahun. Belum lagi jika ditambah infaq, shadaqah, serta wakaf. Akan kita peroleh angka yang cukup bombastis.

Angka-angka di atas barulah potensi, belum menjadi kenyataan. Kenyataannya, saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp 250 milyar per tahun (ini menurut data pengumpulan zakat oleh lembaga, baik BAZ maupun LAZ). Itu artinya hanya 1,3%. Apa masalahnya ? Salah satunya adalah faktor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat yang ada.

Di sisi lain, angka kemiskinan dari hari ke hari grafiknya semakin naik. Menurut data yang ada, angkanya saat ini sudah mencapai 150 juta orang. Apalagi nampaknya krisis multi dimensi ini masih akan terus berlanjut.

Memang masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab negara. Namun melihat kondisi tersebut, setidaknya dana zakat (beserta infaq, shadaqah, wakaf, dan sejenisnya) dengan potensinya yang demikian besar tadi dapat berperan dalam membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial tadi.

Bicara zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik, maka tujuh asnaf mustahik lainnya insya Allah akan menjadi baik. Tapi jika amil zakat-nya tidak baik, maka jangan diharap tujuh asnaf mustahik yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

Hal-hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur masalah ini, yaitu:
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik. Sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat.

Tiga Kata Kunci

Baiknya manajemen suatu organisasi pengelola zakat (OPZ) harus dapat diukur. Untuk itu kami mencoba merumuskannya dengan tiga kata kunci, yaitu:

Amanah
Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua system yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (moral hazard) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh OPZ adalah dana ummat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahik. Dan muzakki setelah memberikan dananya kepada OPZ tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

Profesional
Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

Transparan
Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu system kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi jiga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Tiga kata kunci tersebut kita namakan prinsip “Good Organization Governance.” Diterapkannya tiga prinsip di atas insya Allah akan membuat OPZ, baik BAZ maupun LAZ, dipercaya oleh masyarakat luas.

Prinsip Dasar Manajemen Organisasi Pengelola Zakat

Ketiga kata kunci di atas coba kita jabarkan lebih lanjut, sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Itulah yang kita sebut dengan prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi pengelola zakat (OPZ).

1. Aspek Kelembagaan
Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor berikut:

a. Visi dan Misi
Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka aktivitas/kegiatan akan terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung ‘sekedar bagi-bagi uang’. Apalagi tanpa disadari dibuat program ‘pelestarian kemiskinan’.

b. Kedudukan dan Sifat Lembaga
Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah ex-officio pejabat Depag) dan masyarakat. Pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001.
2) LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Pengelolaan dari kedua jenis OPZ di atas haruslah bersifat:
1) Independen
Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.

2) Netral
Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.

3) Tidak Berpolitik (praktis)
Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

4) Tidak Diskriminasi
Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari’ah maupun secara manajemen.

Diharapkan dengan kedudukan dan sifat itu OPZ dapat tumbuh dan berkembang secara alami.

c. Legalitas dan Struktur Organisasi
Khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah Yayasan yang terdaftar pada akta notaris dan pengadilan negeri.

Struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien.

Berikut diberikan contoh struktur organisasi OPZ:

Aliansi Strategis
OPZ harus melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencarian dana, penyaluran dana, publikasi. Hal ini perlu dilakukan agar efisiensi dan efektivitas dapat terjadi. Tidak mungkin sebuah OPZ dapat melakukan segala hal.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM merupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perubahan Paradigma: Amil Zakat adalah sebuah Profesi
Begitu mendengar pengelolaan zakat, sering yang tergambar dalam benak kita adalah pengelolaan yang tradisional, dikerjakan dengan waktu sisa, SDM-nya paruh waktu, pengelolanya tidak boleh digaji, dan seterusnya.

Sudah saatnya kita merubah paradigma dan cara berpikir kita. Amil zakat adalah sebuah profesi. Konsekuensinya dia harus professional. Untuk professional, salah satunya harus bekerja purna waktu (full time). Untuk itu harus digaji secara layak, sehingga dia bisa mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat secara baik. Jangan sampai si amil zakat masih harus mencari tambahan penghasilan, yang pada akhirnya dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat.

b. Kualifikasi SDM
Jika kita mengacu di jaman Rasulullah SAW, yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan. Orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah: muslim, amanah, dan paham fikih zakat.

Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dipaparkan kualifikasi SDM yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut:

Pimpinan:
· amanah & jujur
· memiliki kemampuan sebagai pemimpin (leadership)
· mempunyai kemampuan manajerial
· paham fikih zakat
· mempunyai visi pemberdayaan
· inovatif dan kreatif
· mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga
· mampu bekerjasama dalam tim

Bagian Fundraising:
· amanah & jujur
· berlatar belakang atau memiliki kecenderungan atau mempunyai pengalaman di bidang marketing
· mempunyai communication skill yang baik
· mampu bekerjasama dalam tim

Bagian Keuangan:
· amanah & jujur
· berlatar belakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan
· cermat dan teliti
· mampu bekerjasama dalam tim

Bagian Pendayagunaan:
· amanah & jujur
· berlatar belakang community development atau memiliki kecenderungan atau pengalaman di bidang community development
· mampu bekerjasama dalam tim

3. Sistem Pengelolaan
OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

a. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas
Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.

b. Manajemen terbuka
Karena OPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

c. Mempunyai rencana kerja (activity plan)
Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas OPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.

d. Memiliki Komite Penyaluran (lending committee)
Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya Komite Penyaluran.

Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari’ah, prioritas dan kebijakan lembaga.

Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini tentunya berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf mustahik maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, da’wah, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari lembaga.

e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan
Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, OPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Manfaatnya antara lain:
- Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu
- Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat system kontrol yang jelas. Semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri.
- Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.

f. Diaudit
Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya OPZ sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.

Ruang lingkup audit meliputi:
· Aspek keuangan
· Aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas)
· Pelaksanaan prinsip-prinsip syari’ah Islam
· Penerapan peraturan perundang-undangan

g. Publikasi
Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparan-nya pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor OPZ yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.

h. Perbaikan terus-menerus (continous improvement)
Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus tanpa henti. Karena dunia terus berubah. Orang mengatakan “Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri.”

Oleh karena itu agar tidak dilindas jaman, kita harus terus mengadakan perbaikan. Jangan pernah puas dengan yang ada saat ini. Salah satunya perlu diadakan yang namanya “Pendidikan Profesi Berkelanjutan” bagi profesi amilin zakat ini.

Serentetan Permasalahan

Agar apa yang telah diuraikan di atas dapat tercapai, maka diperlukan berbagai perangkat. Perangkat-perangkat inilah yang seharusnya diadakan oleh pemerintah c.q. Departemen Agama c.q. Direktorat Pemberdayaan Zakat. Tentunya bisa bekerjasama dengan berbagai pihak. Dengan perangkat-perangkat itulah diharapkan akan tercipta kondisi yang kondusif bagi berkembangnya organisasi pengelola zakat di Indonesia.

Departemen Agama (c.q. Direktorat Pemberdayaan Zakat) harus memainkan peran sebagai fasilitator, regulator, dan pengayom bagi seluruh OPZ yang ada, baik BAZ maupun LAZ. Jangan sampai Depaq terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang justru membuat kondisi semakin tidak kondusif.

Di lain pihak, saat ini masih terdapat kendala-kendala yang harus segera diatasi. Diantaranya:

1. Lemahnya sosialisasi UU nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan di bawahnya
Kenyataan di lapangan menunjukkan, masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat ini. Padahal UU no. 38/1999 sudah berjalan hampir 2 tahun.

2. Belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) atau Surat Keputusan Bersama (SKB)
UU no. 38/1999 setidaknya melibatkan tiga departemen, yaitu Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Departemen Keuangan. Tanpa dipayungi oleh PP atau SKB, dapat diprediksi bahwa implementasi UU no. 38/1999 tersebut tidak akan dapat berjalan secara mulus.

Selain hal-hal di atas, diperlukan juga berbagai perangkat lain yaitu:
1) Standardisasi Mutu SDM Amil Zakat
Agar SDM yang menjadi amil zakat adalah orang-orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan profesional, maka diperlukan suatu standar kualifikasi SDM Amil Zakat. Pada akhirnya, dibutuhkan suatu sistem sertifikasi dan uji kelayakan (fit and proper test) terhadap SDM yang akan berkiprah sebagai amil zakat.

2) Standardisasi Lembaga OPZ
Selain standardisasi SDM, diperlukan juga standardisasi lembaga OPZ. Hal ini berguna sebagai petunjuk bagi setiap pihak yang ingin mendirikan OPZ. Tujuannya agar lembaga OPZ ini benar-benar bisa berjalan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penutup

Dengan memiliki Organisasi Pengelola Zakat yang menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diuraikan di atas, insya Allah peran kita dalam berkhidmat kepada umat semakin terbuka lebar.

Semoga Allah SWT meridhoi setiap rencana dan langkah kita. Amiin .....

2006-10-09T22:19:00.000+07:00

POTENSI ZAKAT DI INDONESIA

Bicara tentang kondisi bangsa Indonesia, kita perhatikan fakta-fakta berikut ini:
· Jumlah orang miskin: 42 juta orang
· Jumlah pengangguran: 40 juta orang
· Jumlah pengangguran bertambah sekitar 250.000 orang/tahun
· Hutang luar negeri: lebih dari $ 140 Milyar
· Penerimaan APBN dari sector pajak sekitar 77%, dengan komposisi:
o Pajak Tidak Langsung sebesar 70%
o Pajak Langsung sebesar 30%

Di sisi lain kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia. Dalam suatu riset, potensi zakat di Indonesia adalah sekitar Rp 19 triliun. Belum lagi jika kita menghitung infaq, shodaqoh, dan wakaf. Artinya ada suatu potensi dana ummat yang sangat besar, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa pengumpulan zakat yang terdata melalui lembaga pengelola zakat hanyalah sekitar Rp 250 milyar. Itu artinya hanyalah 1,3% dari potensi zakat yang ada. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi ?

Berdasarkan riset kecil-kecilan yang penulis lakukan, setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebabnya, yaitu disingkat 3T.

Pertama, Tidak Tahu. Maksudnya ada sebagian dari masyarakat yang tidak tahu bahwa dia harus membayar zakat. Mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah di bulan ramadhan. Bahwa ada kewajiban membayar zakat-zakat lainnya mereka belum tahu.

Kedua, Tidak Mau. Terdapat sebagian masyarakat yang enggan untuk membayar zakat. Ada sebagian masyarakat yang berperilaku kikir, mereka merasa harta yang mereka peroleh adalah merupakan hasil usahanya sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Kita harapkan jenis orang seperti tidak terlalu banyak.

Ketiga, Tidak Percaya. Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada mustahik, dikarenakan mereka tidak atau kurang kepada lembaga pengelola zakat yang ada, baik BAZ maupun LAZ. Selain itu mereka merasa lebih afdhol jika bisa memberikan langsung kepada mustahik yang bersangkutan.

Lalu, bagaimana solusinya ?

Untuk mengatasi penyebab pertama dan kedua, cara terbaik adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat secara terus-menerus. Sosialisasi dan edukasi ini harus dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain pemerintah (baik oleh para pimpinan negara maupun oleh departemen/lembaga teknis terkait), para ulama, dan para lembaga pengelola zakat.

Sedangkan untuk penyebab ketiga, dapat diatasi dengan meningkatkan dan menerapkan prinsip-prinsip good governance di setiap lembaga pengelola zakat, yaitu prinsip amanah, profesionalitas, dan transparansi.