ISU-ISU PENTING DALAM RANCANGAN PERUBAHAN UU 38/1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT


Patut kita syukuri, zakat sebagai salah satu pilar ajaran agama Islam telah diakui secara konstitusi negara, yaitu dengan disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Namun berbagai pihak melihat bahwa UU 38/1999 terdapat banyak kelemahan. Bahkan ada yang mengatakan, UU 38/1999 tersebut ibarat anak yang lahir dengan cacat. Penyebabnya antara lain adalah tidak adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanahkan untuk dibuat sebagai pedoman pelaksanaannya, serta tidak adanya sanksi bagi para muzakki yang tidak mau membayar zakat.

Sebenarnya persiapan untuk melakukan revisi sudah dilakukan cukup lama. Pihak-pihak yang terlibat secara intensif antara lain Departemen Agama c.q. Direktorat Pemberdayaan Zakat, Forum Zakat, para praktisi dari lembaga pengelola zakat (baik BAZ maupun LAZ), Departemen Hukum dan HAM, serta unsur dari Departemen Keuangan c.q. Ditjen Pajak.

Tujuan akan diadakannya revisi UU 38/1999 tentunya agar pengelolaan zakat di tanah air menjadi lebih tertata, optimal, dan tepat sasaran. Sehingga berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dapat terselesaikan.

Sebelum melangkah kepada masalah revisi UU, alangkah baiknya jika para stakeholder zakat menyusun apa yang disebut dengan “Cetak Biru Pengelolaan Zakat Indonesia”. Di dalamnya akan dirancang tahapan-tahapan penataan secara keseluruhan dan terpadu, yaitu aspek Kebijakan, Kelembagaan, SDM (Sumber Daya Manusia), dan Sistem.

Aspek kebijakan salah satunya pasti akan menyangkut tentang peraturan perundangan, mulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri.

Nah, berkaitan dengan revisi UU 38/99 maupun “Cetak Biru Pengelolaan Zakat Indonesia”, berikut akan penulis akan sampaikan beberapa isu yang dianggap penting.

Pertama, hal mendasar yang memerlukan kajian mendalam adalah apakah zakat merupakan hal yang diotonomikan atau tidak. Dua pilihan tersebut masing-masing memiliki implikasi yang berbeda, baik terkait dengan masalah regulasi, tata hubungan dengan pemerintahan daerah, maupun yang menyangkut anggaran.

Kedua, tentang kedudukan serta fungsi BAZ dan LAZ, termasuk tata hubungan antara keduanya serta dengan pemerintah (dalam hal ini Departemen Agama). Dalam UU 38/1999, BAZ memiliki fungsi sebagai operator/pelaksana pengelolaan zakat, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Hal tersebut menimbulkan persoalan, karena pengaturannya tidak detail, sehingga di lapangan terjadi tumpang tindih antara BAZNAS, BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten/Kota, serta LAZ. Selain itu aturan mengenai LAZ sangat minim sekali.

Ketiga, hubungan zakat dengan pajak. Setidaknya ada tiga isu mengenai hal ini, yaitu 1) meningkatkan status zakat menjadi pengurang pajak (tax credit), yang saat ini dalam UU 17/2000 tentang Pajak Penghasilan baru sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 2) Semua jenis zakat bisa dikurangkan dari pajak, di mana saat ini baru zakat atas penghasilan yang diakui dapat dikurangkan. 3) Cara penghitungan zakat yang diakui adalah menurut ketentuan agama Islam, di mana saat ini perhitungan yang diakui hanyalah 2,5% dari penghasilan. Padahal, cara penghitungan zakat ada beberapa macam. Seperti misalnya zakat perusahaan, cara perhitungannya adalah dari laporan Neraca, yaitu Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek dikali 2,5%.

Keempat, perlunya standardisasi amil zakat. Keberhasilan pengelolaan zakat sangat tergantung pada kemampuan amil. Oleh karena itu dalam peraturan perundangan sebaiknya diakomodir kriteria yang berhak menjadi amil. Selain itu tentunya juga perla dipikirkan mengenai Kode Etik bagi para amil zakat.

Kelima, tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM). Lembaga pengelola zakat pada hakekatnya adalah lembaga publik, karena mengumpulkan dana dari masyarakat, oleh karena itu sudah sewajarnya jika harus memiliki pelayanan yang estándar, sebagai salah satu tolok ukur kinerjanya. Kewajiban melaksanakan SPM ini sebaiknya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keenam, kedudukan Forum Zakat (FOZ). Salah satu peran penting dari FOZ adalah sebagai membantu BAZ dan LAZ yang menjadi anggotanya agar dapat berkembang secara optimal. Selain itu juga menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan mengenai zakat di Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan akan keberadaan FOZ dalam peraturan perundang-undangan adalah suatu keniscayaan.

Demikian beberapa isu penting terkait dengan akan dilakukannya revisi UU 38/1999, semoga bisa menjadi bahan kajian oleh para perumus. Keenam isu di atas masih perlu dirinci lebih lanjut.

Wallahu’alam bishowab.

ZAKAT DAN PAJAK

Saat ini revisi RUU Perpajakan sedang mulai dibahas di DPR. Momentum ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh stakeholder zakat di Indonesia. Karena salah satu klausul yang cukup penting adalah mengenai hubungan zakat sebagai pengurang pajak (tax deductible).

Sebelum membahas tentang bagaimana sebaiknya hubungan antara zakat dan pajak tersebut, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa persamaan serta perbedaan zakat dan pajak.

Perbedaan Zakat dan Pajak

Kalau ada yang bertanya apa persamaan keduanya, mungkin bisa dijawab bahwa keduanya sama-sama bernilai uang.

Tetapi jika dikaji lebih dalam, ternyata diantara keduanya memang terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Apa saja perbedaannya ?

Pertama, dari aspek kewajiban. Zakat hanya diwajibkan bagi ummat Islam, sedangkan ummat yang beragama lain tidak terkena kewajiban ini. Walaupun dalam agama lain, seperti Nasrani, ada juga perintah mengeluarkan harta, tetapi namanya bukan zakat. Sedangkan pajak wajib bagi setiap warga negara, baik yang beragama Islam maupun lainnya.

Kedua, dari aspek subyeknya. Subyek zakat adalah orang kaya. Hal ini dibuktikan bahwa yang harus membayar zakat adalah orang yang hartanya telah mencapai nishob. Sedangkan pajak nampaknya tidak pandang bulu, semua warga Negara baik kaya maupun miskin harus bayar pajak. Terutama pajak konsumsi, yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Setiap orang yang membeli suatu barang, secara otomatis sebenarnya dia telah membayar pajak, karena harga yang dibayarnya itu sudah termasuk PPN.

Ketiga, dari aspek peruntukan. Secara tegas, Al-Qur’an menyatakan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delatan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah (QS. At-Taubah: 60). Sedangkan peruntukan pajak adalah sangat tergantung situasi dan kondisi negara pada saat itu. Suatu saat digunakan untuk membangun infrastruktur, lain waktu untuk program pendidikan, atau untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.

Keempat, dari aspek pemanfaatan. Menurut Islam, zakat harus disalurkan secara langsung kepada yang berhak (yaitu delapan asnaf mustahik), tidak boleh ditahan-tahan terlalu lama. Sedangkan pajak, secara konsep dan praktek, pemanfaatannya adalah secara tidak langsung. Jadi pembayar pajak tidak bisa menuntut pemerintah untuk segera menggunakannya untuk kepentingan rakyat, tetapi tergantung pada mekanisme yang ada di pemerintahan (pemerintah dan DPR).

Kelima, dari aspek tarif. Islam sudah mengatur secara rinci tentang tarif zakat, dan hal tersebut sudah baku, tidak bisa diubah-ubah. Sedangkan tarif pajak bisa diubah untuk disesuaikan dengan kondisi. Contoh, saat ini tarif pajak penghasilan adalah progresif, bukan tidak mungkin suatu saat akan diubah menjadi tarif yang bersifat flat.


Zakat dalam UU Perpajakan

UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan telah mencoba mengakomodir zakat. Dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) point g:
“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan atau badan milik muslim lepada BAZ dan LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa:
Zakat yang diakui oleh UU Perpajakan hanya zakat atas penghasilan.
Zakat atas penghasilan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Menurut Islam, jenis zakat bukan hanya zakat atas penghasilan, tetapi juga zakat atas harta benda lainnya.Implikasi lainnya adalah dalam perhitungan zakat perusahaan. Menurut ketentuan syari’at Islam, zakat perusahaan dihitung dari laporan Neraca, bukan dari laporan Laba Rugi. Harapannya adalah semua jenis zakat dapat dikurangkan dari pajak.

Dalam poin kedua, zakat diposisikan mirip seperti biaya. Harapan para muzakki adalah zakat dapat diposisikan sebagai pengurang pajak atau tax credit. Sehingga prinsip tidak ada pembayaran ganda (double payment) dapat menjadi kenyataan.


Jika kedua hal di atas dapat diwujudkan, penulis yakin akan banyak kebaikan yang muncul. Antara lain:
- Akan terjadi peningkatan tax ratio, yaitu jumlah pembayar pajak akan makin banyak. Para wajib pajak muslim akan makin bersemangat membayar zakat maupun pajak, disebabkan sudah tidak ada lagi pembayaran ganda (double payment).
- Masyarakat miskin akan makin terbantu. Dengan makin banyaknya dana zakat yang disalurkan melalui lembaga, baik BAZ maupun LAZ, maka program-program pemberdayaan masyarakat akan makin banyak bisa digulirkan. Tentunya hal ini juga Sangay membantu program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.
- Akan terjadi tuntutan kepada lembaga pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ, untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, yaitu amanah, profesionalitas, dan transparan.

Kedua harapan tadi dapat diperjuangkan melalui RUU Perpajakan yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Semoga para pejuang zakat di Indonesia bisa menyatukan langkah dan potensi untuk sama-sama berjuang !

PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT


Pendahuluan

Potensi zakat Indonesia di atas kertas luar biasa besar. Secara matematis, minimal akan kita dapatkan angka sebesar Rp 19 trilyun per tahun. Belum lagi jika ditambah infaq, shadaqah, serta wakaf. Akan kita peroleh angka yang cukup bombastis.

Angka-angka di atas barulah potensi, belum menjadi kenyataan. Kenyataannya, saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp 250 milyar per tahun (ini menurut data pengumpulan zakat oleh lembaga, baik BAZ maupun LAZ). Itu artinya hanya 1,3%. Apa masalahnya ? Salah satunya adalah faktor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat yang ada.

Di sisi lain, angka kemiskinan dari hari ke hari grafiknya semakin naik. Menurut data yang ada, angkanya saat ini sudah mencapai 150 juta orang. Apalagi nampaknya krisis multi dimensi ini masih akan terus berlanjut.

Memang masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab negara. Namun melihat kondisi tersebut, setidaknya dana zakat (beserta infaq, shadaqah, wakaf, dan sejenisnya) dengan potensinya yang demikian besar tadi dapat berperan dalam membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial tadi.

Bicara zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik, maka tujuh asnaf mustahik lainnya insya Allah akan menjadi baik. Tapi jika amil zakat-nya tidak baik, maka jangan diharap tujuh asnaf mustahik yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

Hal-hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur masalah ini, yaitu:
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik. Sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat.


Tiga Kata Kunci

Baiknya manajemen suatu organisasi pengelola zakat (OPZ) harus dapat diukur. Untuk itu kami mencoba merumuskannya dengan tiga kata kunci, yaitu:

Amanah
Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua system yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (moral hazard) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh OPZ adalah dana ummat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahik. Dan muzakki setelah memberikan dananya kepada OPZ tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

Profesional

Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

Transparan
Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu system kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi jiga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Tiga kata kunci tersebut kita namakan prinsip “Good Organization Governance.” Diterapkannya tiga prinsip di atas insya Allah akan membuat OPZ, baik BAZ maupun LAZ, dipercaya oleh masyarakat luas.


Prinsip Dasar Manajemen Organisasi Pengelola Zakat

Ketiga kata kunci di atas coba kita jabarkan lebih lanjut, sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Itulah yang kita sebut dengan prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi pengelola zakat (OPZ).

1. Aspek Kelembagaan
Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor berikut:

a. Visi dan Misi
Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka aktivitas/kegiatan akan terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung ‘sekedar bagi-bagi uang’. Apalagi tanpa disadari dibuat program ‘pelestarian kemiskinan’.

b. Kedudukan dan Sifat Lembaga
Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah ex-officio pejabat Depag) dan masyarakat. Pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001.
2) LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Pengelolaan dari kedua jenis OPZ di atas haruslah bersifat:
1) Independen
Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.


2) Netral
Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.

3) Tidak Berpolitik (praktis)
Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

4) Tidak Diskriminasi
Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari’ah maupun secara manajemen.

Diharapkan dengan kedudukan dan sifat itu OPZ dapat tumbuh dan berkembang secara alami.

c. Legalitas dan Struktur Organisasi
Khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah Yayasan yang terdaftar pada akta notaris dan pengadilan negeri.

Struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien.

Berikut diberikan contoh struktur organisasi OPZ:
Aliansi Strategis
OPZ harus melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencarian dana, penyaluran dana, publikasi. Hal ini perlu dilakukan agar efisiensi dan efektivitas dapat terjadi. Tidak mungkin sebuah OPZ dapat melakukan segala hal.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM merupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perubahan Paradigma: Amil Zakat adalah sebuah Profesi
Begitu mendengar pengelolaan zakat, sering yang tergambar dalam benak kita adalah pengelolaan yang tradisional, dikerjakan dengan waktu sisa, SDM-nya paruh waktu, pengelolanya tidak boleh digaji, dan seterusnya.

Sudah saatnya kita merubah paradigma dan cara berpikir kita. Amil zakat adalah sebuah profesi. Konsekuensinya dia harus professional. Untuk professional, salah satunya harus bekerja purna waktu (full time). Untuk itu harus digaji secara layak, sehingga dia bisa mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat secara baik. Jangan sampai si amil zakat masih harus mencari tambahan penghasilan, yang pada akhirnya dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat.

b. Kualifikasi SDM
Jika kita mengacu di jaman Rasulullah SAW, yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan. Orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah: muslim, amanah, dan paham fikih zakat.

Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dipaparkan kualifikasi SDM yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut:

Pimpinan:
· amanah & jujur
· memiliki kemampuan sebagai pemimpin (leadership)
· mempunyai kemampuan manajerial
· paham fikih zakat
· mempunyai visi pemberdayaan
· inovatif dan kreatif
· mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga
· mampu bekerjasama dalam tim

Bagian Fundraising:
· amanah & jujur
· berlatar belakang atau memiliki kecenderungan atau mempunyai pengalaman di bidang marketing
· mempunyai communication skill yang baik
· mampu bekerjasama dalam tim

Bagian Keuangan:
· amanah & jujur
· berlatar belakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan
· cermat dan teliti
· mampu bekerjasama dalam tim

Bagian Pendayagunaan:
· amanah & jujur
· berlatar belakang community development atau memiliki kecenderungan atau pengalaman di bidang community development
· mampu bekerjasama dalam tim


3. Sistem Pengelolaan
OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

a. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas
Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.

b. Manajemen terbuka
Karena OPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

c. Mempunyai rencana kerja (activity plan)
Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas OPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.

d. Memiliki Komite Penyaluran (lending committee)
Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya Komite Penyaluran.

Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari’ah, prioritas dan kebijakan lembaga.

Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini tentunya berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf mustahik maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, da’wah, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari lembaga.

e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan
Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, OPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Manfaatnya antara lain:
- Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu
- Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat system kontrol yang jelas. Semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri.
- Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.

f. Diaudit
Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya OPZ sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.

Ruang lingkup audit meliputi:
· Aspek keuangan
· Aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas)
· Pelaksanaan prinsip-prinsip syari’ah Islam
· Penerapan peraturan perundang-undangan

g. Publikasi
Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparan-nya pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor OPZ yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.

h. Perbaikan terus-menerus (continous improvement)
Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus tanpa henti. Karena dunia terus berubah. Orang mengatakan “Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri.”

Oleh karena itu agar tidak dilindas jaman, kita harus terus mengadakan perbaikan. Jangan pernah puas dengan yang ada saat ini. Salah satunya perlu diadakan yang namanya “Pendidikan Profesi Berkelanjutan” bagi profesi amilin zakat ini.


Serentetan Permasalahan

Agar apa yang telah diuraikan di atas dapat tercapai, maka diperlukan berbagai perangkat. Perangkat-perangkat inilah yang seharusnya diadakan oleh pemerintah c.q. Departemen Agama c.q. Direktorat Pemberdayaan Zakat. Tentunya bisa bekerjasama dengan berbagai pihak. Dengan perangkat-perangkat itulah diharapkan akan tercipta kondisi yang kondusif bagi berkembangnya organisasi pengelola zakat di Indonesia.

Departemen Agama (c.q. Direktorat Pemberdayaan Zakat) harus memainkan peran sebagai fasilitator, regulator, dan pengayom bagi seluruh OPZ yang ada, baik BAZ maupun LAZ. Jangan sampai Depaq terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang justru membuat kondisi semakin tidak kondusif.


Di lain pihak, saat ini masih terdapat kendala-kendala yang harus segera diatasi. Diantaranya:

1. Lemahnya sosialisasi UU nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan di bawahnya
Kenyataan di lapangan menunjukkan, masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat ini. Padahal UU no. 38/1999 sudah berjalan hampir 2 tahun.

2. Belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) atau Surat Keputusan Bersama (SKB)
UU no. 38/1999 setidaknya melibatkan tiga departemen, yaitu Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Departemen Keuangan. Tanpa dipayungi oleh PP atau SKB, dapat diprediksi bahwa implementasi UU no. 38/1999 tersebut tidak akan dapat berjalan secara mulus.

Selain hal-hal di atas, diperlukan juga berbagai perangkat lain yaitu:
1) Standardisasi Mutu SDM Amil Zakat
Agar SDM yang menjadi amil zakat adalah orang-orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan profesional, maka diperlukan suatu standar kualifikasi SDM Amil Zakat. Pada akhirnya, dibutuhkan suatu sistem sertifikasi dan uji kelayakan (fit and proper test) terhadap SDM yang akan berkiprah sebagai amil zakat.

2) Standardisasi Lembaga OPZ
Selain standardisasi SDM, diperlukan juga standardisasi lembaga OPZ. Hal ini berguna sebagai petunjuk bagi setiap pihak yang ingin mendirikan OPZ. Tujuannya agar lembaga OPZ ini benar-benar bisa berjalan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.


Penutup

Dengan memiliki Organisasi Pengelola Zakat yang menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diuraikan di atas, insya Allah peran kita dalam berkhidmat kepada umat semakin terbuka lebar.

Semoga Allah SWT meridhoi setiap rencana dan langkah kita. Amiin .....

POTENSI ZAKAT DI INDONESIA

Bicara tentang kondisi bangsa Indonesia, kita perhatikan fakta-fakta berikut ini:
· Jumlah orang miskin: 42 juta orang
· Jumlah pengangguran: 40 juta orang
· Jumlah pengangguran bertambah sekitar 250.000 orang/tahun
· Hutang luar negeri: lebih dari $ 140 Milyar
· Penerimaan APBN dari sector pajak sekitar 77%, dengan komposisi:
o Pajak Tidak Langsung sebesar 70%
o Pajak Langsung sebesar 30%

Di sisi lain kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia. Dalam suatu riset, potensi zakat di Indonesia adalah sekitar Rp 19 triliun. Belum lagi jika kita menghitung infaq, shodaqoh, dan wakaf. Artinya ada suatu potensi dana ummat yang sangat besar, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa pengumpulan zakat yang terdata melalui lembaga pengelola zakat hanyalah sekitar Rp 250 milyar. Itu artinya hanyalah 1,3% dari potensi zakat yang ada. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi ?

Berdasarkan riset kecil-kecilan yang penulis lakukan, setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebabnya, yaitu disingkat 3T.

Pertama, Tidak Tahu. Maksudnya ada sebagian dari masyarakat yang tidak tahu bahwa dia harus membayar zakat. Mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah di bulan ramadhan. Bahwa ada kewajiban membayar zakat-zakat lainnya mereka belum tahu.

Kedua, Tidak Mau. Terdapat sebagian masyarakat yang enggan untuk membayar zakat. Ada sebagian masyarakat yang berperilaku kikir, mereka merasa harta yang mereka peroleh adalah merupakan hasil usahanya sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Kita harapkan jenis orang seperti tidak terlalu banyak.

Ketiga, Tidak Percaya. Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada mustahik, dikarenakan mereka tidak atau kurang kepada lembaga pengelola zakat yang ada, baik BAZ maupun LAZ. Selain itu mereka merasa lebih afdhol jika bisa memberikan langsung kepada mustahik yang bersangkutan.

Lalu, bagaimana solusinya ?

Untuk mengatasi penyebab pertama dan kedua, cara terbaik adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat secara terus-menerus. Sosialisasi dan edukasi ini harus dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain pemerintah (baik oleh para pimpinan negara maupun oleh departemen/lembaga teknis terkait), para ulama, dan para lembaga pengelola zakat.

Sedangkan untuk penyebab ketiga, dapat diatasi dengan meningkatkan dan menerapkan prinsip-prinsip good governance di setiap lembaga pengelola zakat, yaitu prinsip amanah, profesionalitas, dan transparansi.