ISU-ISU PENTING DALAM RANCANGAN PERUBAHAN UU 38/1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT


Patut kita syukuri, zakat sebagai salah satu pilar ajaran agama Islam telah diakui secara konstitusi negara, yaitu dengan disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Namun berbagai pihak melihat bahwa UU 38/1999 terdapat banyak kelemahan. Bahkan ada yang mengatakan, UU 38/1999 tersebut ibarat anak yang lahir dengan cacat. Penyebabnya antara lain adalah tidak adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanahkan untuk dibuat sebagai pedoman pelaksanaannya, serta tidak adanya sanksi bagi para muzakki yang tidak mau membayar zakat.

Sebenarnya persiapan untuk melakukan revisi sudah dilakukan cukup lama. Pihak-pihak yang terlibat secara intensif antara lain Departemen Agama c.q. Direktorat Pemberdayaan Zakat, Forum Zakat, para praktisi dari lembaga pengelola zakat (baik BAZ maupun LAZ), Departemen Hukum dan HAM, serta unsur dari Departemen Keuangan c.q. Ditjen Pajak.

Tujuan akan diadakannya revisi UU 38/1999 tentunya agar pengelolaan zakat di tanah air menjadi lebih tertata, optimal, dan tepat sasaran. Sehingga berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dapat terselesaikan.

Sebelum melangkah kepada masalah revisi UU, alangkah baiknya jika para stakeholder zakat menyusun apa yang disebut dengan “Cetak Biru Pengelolaan Zakat Indonesia”. Di dalamnya akan dirancang tahapan-tahapan penataan secara keseluruhan dan terpadu, yaitu aspek Kebijakan, Kelembagaan, SDM (Sumber Daya Manusia), dan Sistem.

Aspek kebijakan salah satunya pasti akan menyangkut tentang peraturan perundangan, mulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri.

Nah, berkaitan dengan revisi UU 38/99 maupun “Cetak Biru Pengelolaan Zakat Indonesia”, berikut akan penulis akan sampaikan beberapa isu yang dianggap penting.

Pertama, hal mendasar yang memerlukan kajian mendalam adalah apakah zakat merupakan hal yang diotonomikan atau tidak. Dua pilihan tersebut masing-masing memiliki implikasi yang berbeda, baik terkait dengan masalah regulasi, tata hubungan dengan pemerintahan daerah, maupun yang menyangkut anggaran.

Kedua, tentang kedudukan serta fungsi BAZ dan LAZ, termasuk tata hubungan antara keduanya serta dengan pemerintah (dalam hal ini Departemen Agama). Dalam UU 38/1999, BAZ memiliki fungsi sebagai operator/pelaksana pengelolaan zakat, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Hal tersebut menimbulkan persoalan, karena pengaturannya tidak detail, sehingga di lapangan terjadi tumpang tindih antara BAZNAS, BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten/Kota, serta LAZ. Selain itu aturan mengenai LAZ sangat minim sekali.

Ketiga, hubungan zakat dengan pajak. Setidaknya ada tiga isu mengenai hal ini, yaitu 1) meningkatkan status zakat menjadi pengurang pajak (tax credit), yang saat ini dalam UU 17/2000 tentang Pajak Penghasilan baru sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 2) Semua jenis zakat bisa dikurangkan dari pajak, di mana saat ini baru zakat atas penghasilan yang diakui dapat dikurangkan. 3) Cara penghitungan zakat yang diakui adalah menurut ketentuan agama Islam, di mana saat ini perhitungan yang diakui hanyalah 2,5% dari penghasilan. Padahal, cara penghitungan zakat ada beberapa macam. Seperti misalnya zakat perusahaan, cara perhitungannya adalah dari laporan Neraca, yaitu Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek dikali 2,5%.

Keempat, perlunya standardisasi amil zakat. Keberhasilan pengelolaan zakat sangat tergantung pada kemampuan amil. Oleh karena itu dalam peraturan perundangan sebaiknya diakomodir kriteria yang berhak menjadi amil. Selain itu tentunya juga perla dipikirkan mengenai Kode Etik bagi para amil zakat.

Kelima, tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM). Lembaga pengelola zakat pada hakekatnya adalah lembaga publik, karena mengumpulkan dana dari masyarakat, oleh karena itu sudah sewajarnya jika harus memiliki pelayanan yang estándar, sebagai salah satu tolok ukur kinerjanya. Kewajiban melaksanakan SPM ini sebaiknya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keenam, kedudukan Forum Zakat (FOZ). Salah satu peran penting dari FOZ adalah sebagai membantu BAZ dan LAZ yang menjadi anggotanya agar dapat berkembang secara optimal. Selain itu juga menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan mengenai zakat di Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan akan keberadaan FOZ dalam peraturan perundang-undangan adalah suatu keniscayaan.

Demikian beberapa isu penting terkait dengan akan dilakukannya revisi UU 38/1999, semoga bisa menjadi bahan kajian oleh para perumus. Keenam isu di atas masih perlu dirinci lebih lanjut.

Wallahu’alam bishowab.

0 comments: